Sejarah dan Perkembangan PMI Kabupaten Kepulauan Seribu

Perjalanan Panjang Kemanusiaan di Tengah Kepulauan

Tantangan dan Awal Kebutuhan

Kepulauan Seribu merupakan wilayah kepulauan yang unik dan strategis di bagian utara Jakarta. Dengan pulau-pulau yang tersebar dan dipisahkan oleh perairan, masyarakat di wilayah ini menghadapi tantangan mobilitas, akses layanan dasar, serta kebutuhan penanganan kedaruratan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan. Kondisi geografis tersebut menuntut hadirnya lembaga kemanusiaan yang mampu bergerak cepat, adaptif, dan memahami karakteristik lokal. Palang Merah Indonesia menjadi salah satu aktor penting yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kemanusiaan yang efektif di wilayah kepulauan ini.

Sebelum adanya struktur organisasi tersendiri, pelayanan kemanusiaan di Kepulauan Seribu dikelola dan difasilitasi melalui PMI Kota Jakarta Utara. Namun seiring pertumbuhan populasi, meningkatnya risiko kebencanaan, serta kompleksitas kebutuhan masyarakat, muncul mandat untuk membentuk PMI Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai lembaga yang berdiri dekat dengan masyarakat wilayah kepulauan. Pembentukan PMI di wilayah ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan kemanusiaan secara lebih fokus dan berjenjang.

Masa Awal Pendirian (2007–2012)

Pada tahun 2007, PMI Kabupaten Kepulauan Seribu resmi berdiri sebagai lembaga mandiri. Kepemimpinan pertama diberikan kepada H. Jamaludin Pangro untuk masa bakti 2007–2012. Periode awal ini menjadi masa pondasi organisasi, di mana nilai-nilai kepedulian, kemanusiaan, serta prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional diperkenalkan secara lebih intensif. Upaya pembentukan sistem kelembagaan dilakukan secara bertahap untuk memastikan organisasi siap menjalankan mandat kemanusiaannya.

Pada masa 2007–2012, fokus utama PMI Kepulauan Seribu adalah pembinaan relawan dan penguatan basis sosial organisasi. Berbagai program pelatihan dasar, peningkatan kapasitas relawan, serta pembentukan Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah-sekolah mulai digerakkan. Relawan yang dibina pada periode ini menjadi kekuatan utama dalam memperluas jangkauan pelayanan PMI, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan kepada generasi muda di kepulauan.

Fase Konsolidasi dan Perluasan (2012–2017)

Memasuki periode kepemimpinan H. Natsir Sabara pada 2012–2017, PMI Kepulauan Seribu memasuki fase konsolidasi dan perluasan fungsi. Pada periode ini, organisasi semakin aktif dalam kegiatan sosial, kesiapsiagaan, dan kegiatan kemitraan dengan berbagai pihak. Kepercayaan masyarakat terhadap PMI meningkat seiring dengan semakin terlihatnya kiprah relawan dalam pelayanan kemanusiaan di berbagai pulau.

Ujian besar bagi PMI Kepulauan Seribu terjadi ketika bencana puting beliung melanda Pulau Kelapa dan Pulau Harapan. Ribuan rumah rusak dan lebih dari lima ribu warga terdampak dalam peristiwa tersebut. PMI merespons cepat melalui evakuasi, pemberian layanan kesehatan, dan distribusi bantuan. Aksi tanggap darurat ini menjadi bukti kemampuan organisasi dalam menangani bencana besar di lingkungan kepulauan dengan koordinasi yang baik.

Inovasi Layanan dan Tantangan (2017–2022)

Periode kedua kepemimpinan H. Natsir Sabara pada 2017–2022 membawa berbagai inovasi dan program penting. Salah satunya adalah pengoperasian dua kapal cepat, KM Siaga Utama dan KM Siaga 1, yang menjadi pionir layanan antar jenazah di wilayah kepulauan. Layanan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena menjadi solusi nyata atas keterbatasan transportasi darurat di wilayah pulau.

Selain layanan antar jenazah, penguatan kapasitas relawan terus dilakukan. Pelatihan Korps Sukarela (KSR) menjadi program berkala yang bertujuan memperkuat keterampilan relawan dalam menangani situasi darurat. Meskipun PMI Kepulauan Seribu belum memiliki markas tetap dan masih menempati gedung sewa, semangat relawan tetap menjadi kekuatan terbesar bagi organisasi dalam menjalankan pelayanan.

Era Baru dengan Markas Permanen (2022–Sekarang)

Memasuki masa bakti 2022–2027, PMI Kepulauan Seribu mengalami dinamika kepemimpinan. Ketua terpilih Kusnadi memulai jabatannya dengan visi membangun markas PMI yang representatif. Namun enam bulan kemudian, ia mengundurkan diri dan digantikan oleh sekretaris pengurus, Fahrullah. Pergantian kepemimpinan ini tidak mengganggu jalannya organisasi karena struktur yang telah terbentuk dengan baik.

Kepemimpinan Fahrullah membawa pencapaian besar berupa terbangunnya markas permanen PMI Kabupaten Kepulauan Seribu di Jl. Pinus I No.18, Pulau Untung Jawa. Markas ini menjadi simbol baru bagi kesiapsiagaan organisasi dan menjadi pusat koordinasi seluruh aktivitas kemanusiaan, mulai dari pelatihan relawan hingga respons kebencanaan. Markas baru tersebut sekaligus menjadi fasilitas penting yang mendukung operasional PMI. Selain menyediakan ruang pelatihan dan penyimpanan logistik, markas ini juga meningkatkan kemampuan respons cepat PMI terhadap kejadian bencana dan kondisi darurat lainnya.

Komitmen Kemanusiaan yang Berkelanjutan

Sejalan dengan penguatan infrastruktur, PMI Kepulauan Seribu terus melakukan pembinaan terhadap relawan KSR, TSR, dan PMR melalui pelatihan, simulasi bencana, serta program penguatan karakter. Pembinaan relawan menjadi prioritas penting karena relawan merupakan pilar utama dalam setiap layanan kemanusiaan yang dilakukan PMI di wilayah kepulauan.

Dalam menjalankan mandat kemanusiaan, PMI Kepulauan Seribu aktif melaksanakan berbagai program sosial seperti donor darah, edukasi kesehatan, dan penanganan kondisi kedaruratan. Keberadaan PMI sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kemanusiaan yang sebelumnya sulit dijangkau akibat keterbatasan sarana dan kondisi geografis kepulauan. Dengan perjalanan panjang yang penuh tantangan, pengabdian, serta pencapaian, PMI Kepulauan Seribu kini berdiri sebagai organisasi kemanusiaan yang semakin kuat, modern, dan dipercaya masyarakat. Sejarah perkembangan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat kepedulian selalu hidup di tengah masyarakat, dan PMI akan terus melanjutkan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kemanusiaan di wilayah kepulauan.